Bimbingan Haji KBIH NU Kebumen Diikuti 19 Majelis

Kebumen, Duta Islam Nusantara. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Nahdlatul Ulama (KBIH NU) Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, memulai bimbingan manasik haji, Ahad (4/5), di aula kantor PCNU Kebumen. Pembukaan secara resmi dilakukan ketua PCNU setempat, KH Masykur.

Acara ini diikuti para utusan dari 19 majelis manasik haji NU se-Kebumen dan 48 calon jamaah haji 2014. Hadir juga Ketua KBIH NU Kebumen KH Tahrir Masror, KH Yusuf Solahidun, KH Muhlas Kutasari, KH Sahri Al Amin, KH Syukron Humaidi, dan sejumlah pengurus PCNU Kebumen.

Bimbingan Haji KBIH NU Kebumen Diikuti 19 Majelis (Sumber Gambar : Nu Online)

Bimbingan Haji KBIH NU Kebumen Diikuti 19 Majelis

Dalam kesempatan itu, Masykur menekankan pentingnya pembinaan manasik haji menurut , tata cara peribadatan ala NU. Menurutnya, hal ini sekaligus sebagai pembentengan diri para jamaah agar tak mudah beralih paham.

Duta Islam Nusantara

Jangan sampai warga NU pergi haji kemudian pulang kembali malahan kehilangan tatacara ibadahnya sendiri, katanya.

Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh KH Tahrir Masror dan KH Yusuf Solahudin tentang akhlaqul karimah, niat, dan ihram. (Hasc, Somadi/Mahbib)

Duta Islam Nusantara

Dari (Daerah) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/51780/bimbingan-haji-kbih-nu-kebumen-diikuti-19-majelis

Duta Islam Nusantara

Posisi Umat Islam Indonesia dalam Era Demokratisasi

Oleh KH MA Sahal Mahfudh

Berbicara tentang posisi umat Islam di Indonesiaapalagi bila dikaitkan dengan proses demokratisasitidaklah mudah. Hal itu tidak mungkin ditelaah hanya dari sudut pandang mikro-sinkronis. Sudut pandang ini akan sulit menemukan posisi yang tepat, yang selalu berkaitan erat secara simbiosis dengan kondisi dan situasi obyektif yang terjadi. Namun bila hal itu di telaah dari sudut pandang makro-historis tentu akan memerlukan pembahasan yang panjang. Tentu saja hal itu sulit diformulasikan dalam tulisan yang singkat ini. Tulisan ini hanya mencoba melihat berbagai fenomena yang timbul akibat perkembangan partisipasi umat Islam dalam politik, yang tentu juga akan beppengaruh terhadap umat Islam dalam aspek-aspek kehidupan lainmya.

Kita umat Islam" meskipun dipahami dalam konotasi yang sama, namun seringkali nengalami penyempitan dan pemekaran cakupan dalam penerapannya sebagai subyek mau pun obyek politik. Perubahan ini berjalan mengikuti luas dan sempitnya wawasan gerakan-gerakan Islam yang ada. Pada abad-abad lalu, ketika masyarakat suku-suku bangsa Indonesia masih dijajah oleh pemerintah kolonial, umat Islam hanya meliputi sesama kaum muslimin yang tinggal di sebuah kawasan tertentu, meski masih ada perbedaan antara muslim santri dan muslim nonsantri.

Posisi Umat Islam Indonesia dalam Era Demokratisasi (Sumber Gambar : Nu Online)

Posisi Umat Islam Indonesia dalam Era Demokratisasi

Ketika Indonesia telah merdeka berubah liputannya menjadi kaum muslimin yang membentuk nasion Indonesia. Liputan ini menyempit lagi, ketika mulai muncul kepentingan-kepentingan politik yang berbeda dari banyak faksi. Umat Islam pada saat itu ditujukan hanya kepada mereka yang masuk -atau dimasukkan ke dalam- gerakan-gerakan formal Islam yang bersikap sektarian di kalangan kaum muslimin sendiri.

Duta Islam Nusantara

Perubahan-perubahan seperti itu penting maknanya, dalam spektrum strategi perjuangan lebih luas. Siapa yang dimasukkan ke dalam kategori "umat Islam"? Konsep keumatan yang berbeda-beda itu setidaknya mengacu pada munculnya dua alternatif, apakah perjuangan umat Islam itu sebagai bagian dari sebuah perjuangan umum kemanusiaan atau justru akan merombak visi kemanusiaan menjadi lebih luas dan global yaitu keislaman.

Duta Islam Nusantara

Perbedaan pilihan dari dua alternatif di atas tentu mempengaruhi tujuan dan strategi, yang berdampak pada munculnya perilaku sosial dari gerakan-gerakan Islam yang meletakkan diri dalam situasi dikotomis, antara definisi kita dan "mereka", dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan. Dampak lain yang timbul adalah perbednan garapan, struktur kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, juga tawaran bentuk-bentuk kemasyarakatan yang hendak dibangun.

Dalam hal ini, kasus pertentangan warga NU yang oleh keadaan seperti karena menjadi anggota KORPRI tidak mungkin menjadi pendukung PPP di satu pihak, dan kawan-kawan seorganisasi induk yang mendukung PPP di lain pihak, adalah contoh menarik untuk ditelaah. Ketika format perjuangan NU diubah oleh Muktamarnya yang ke-27 di Situbondo, yaitu ketika dinyatakan bahwa NU tidak lagi mempunyai kaitan organisatoris dengan organisasi politik manapun. Perubahan besar dalam hubungan kedua belah pihak lalu terjadi dengan dampak-dampak tersendiri.

***

Kekuatan umat Islam di tingkat elit politik sempat bergulat hebat ketika menentukan bentuk negara antara Islam dan non-Islam, yang akhirnya diselesaikan dengan rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini sebenarnya merupakan simbolisasi besarnya kekuatan ideologis Islam. Namun kekuatan itu tak mampu memegang dominasi percaturan tingkat atas, karena kurang memperoleh dukungan luas dari massa Islam di tingkat bawah. Secara hipotetis, bila dukungan dari bawah cukup besar, tentu umat Islam tidak begitu saja menerima bentuk kompromistik yang dicapai oleh kalangan elit kepemimpinan Islam waktu itu.

Kenyataan inilah yang barangkali masih belum tuntas dipahami oleh sebagian umat Islam Indonesia saat ini. Bahwa kesadaran berbangsa sebagai penggerak utama bagi cita-cita kehidupan masyarakat sebagai bangsa, adalah sesuatu yang harus diterima sebagai fakta obyektif yang tuntas. Meskipun secara bertahap tapi pasti, penerimaan atas kenyataan ini telah berlangsung makin mantap di kalangan umat Islam, utamanya setelah diberlakukannya UU kepartaian dan UU keormasan dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Malahan NU dalam Muktamarnya yang ke-27 di Situbondo menegaskan, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final bagi kaum muslimin Indonesia.

Ketidakmampuan membaca perkembangan kesadaran politik kenegaraan kaum muslimin ini akan berakibat jauh, karena munculnya pandangan yang terlalu idealistik tentang hubungan Islam dan negara. Ajaran Islam -sebagai komponen yang membentuk dan mengisi kehidupan bermasyarakat warga negara Indonesiaseharusnya diperankan sebagai faktor komplementer.

Bagi komponen-komponen lain, bukannya sebagai faktor tandingan yang berfungsi disintegratif terhadap kehidupan bangsa secara keseluruhan. Islam dalam hal ini difungsikan sebagai kekuatan integratif yang mendorong tumbuhnya partisipasi penuh dalam upaya membentuk Indonesia yang kuat, demokratis dan penuh keadilan.

Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya sebagian umat Islam idealis yang memandang Islam tidak hanya berfungsi komplementer terhadap ideologi kenegaraan lain, namun secara sepintas dapat dilihat bahwa massa Islam sudah berdamai dengan ideologi negara dan sekaligus masih mampu mempertahankan kehidupan mereka pada konteks "Islami" tersendiri secara aplikatif. Mereka nampaknya puas dengan sikap akomodatif yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah sebagai perwakilan terpenting kaum muslimin Indonesia, untuk menerima fungsi komplementer Islam dalam kehidupan berbangsa. dan bemegara. Ini terbukti dengan dukungan mereka terhadap kegiatan-kegiatan organisasi tersebut mau pun dengan luasnya jangkauan keanggotaan keduanya.

Pada permulaan Orde Baru, Bung Hatta pernah mengambil inisiatif mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia dengan tujuan mendidik umat Islam dalam berpolitik Gagasan ini tidak sampai direalisasikan. Malahan pada akhirnya beliau memandang tradisi politik Islam dari sudut yang positif, menawarkan jalan Islam yang lentur, jika ingin menjalankan peran penting menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nampaknya Bung Hatta dengan pendirian terakhir ini lebih melihat ke belakang, sebagai sikap koreksi atas kelemahan politik umat Islam, sekaligus mengantisipasi perkembangan permasalahan politik di masa mendatang.

Kelemahan umat Islam dalam bidang politik bersumber pada perbedaan persepsi tentang hubungan Islam dan politik, diikuti dengan sikap politik yang berbeda pula. Ada sikap menolak terhadap garis yang dianggap menyimpang dari garis vertikal Islam. Ada pula yang tidak hanya menggunakan garis lurus ke atas, akan tetapi juga bersikap mendatar dan kompromi terhadap kekuasaan. Sikap ini lalu mempermudah perilaku akomodatif sepanjang tak mengganggu prinsip yang diyakini. Masih ada lagi sikap lain, misalnya menolak sama sekali kaitan Islam dengan politik, kecuali hanya bersifat kultural.

Dengan persepsi dan sikap yang berbeda tentang hubungan Islam dan politik itu, kiranya dapat dipahami, posisi umat Islam dalam politik dan dalam proses demokratisasi. Bila persepsi yang dominan adalah yang kedua dengan konsekuensi logisnya bersikap akomodatif kritis, maka posisi mereka di dalam pergumulan politis paling tidak adalah sebagai promotor yang dituntut kemampuannya menjadikan Islam sebagai kekuatan integratif yang diaplikasikan ke dalam sikap dan perilaku masyarakat Pancasilais. Tetapi untuk menarik umat Islam dari posisi pinggiran (marginal) diperlukan juga keluasan pandangan keislaman para elite politik Islam sendiri, sekaligus juga keluasan cakrawala umat di luar kekuatan politik Islam, dalam mengarahkan proses kehidupan bangsa.

***

Demokratisasi adalah proses yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa. Suatu proses dapat berjalan -lancar atau tidak- akan tergantung pada sistem, mekanisme, power dan sasaran. Bila yang diproses adalah "demokrasi" agar menjadi sikap dan perilaku masyarakat, maka bagi umat Islam yang memiliki persepsi dominan tentang kaitan Islam dan politik, memerlukan konsensus yang didasarkan pada kesadaran pluralistik, yang sebenarnya telah dirumuskan dalam konsep Bhineka Tunggal Ika".

Kesadaran pluralistik itu berimplikasi pada kesadaran toleransi dan saling menghargai antara berbagai kelompok yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses itu, karena pada dasarnya demokrasi tidak mungkin tanpa sikap toleran dan saling menghagai antar pihak-pihak yang bersangkutan. Ini berarti bahwa demokratisasi memerlukan keberanian untuk menjauhkan sektarianisme yang sering merancukan watak toleran dan saling menghargai. Pada gilirannya tidak ada dominasi kekuatan oleh yang besar untuk mengalahkan yang kecil. Kepentingan bersama dianggap lebih afdhol daripada kepentingan sekte tertentu, mengalahkan watak sektarianisme -atau dengan konotasi lain golonganismeyang selalu lebih mengutamakan sektenya.

Terlepas dari apapun bentuk demokrasi yang dimiliki bangsa Indonesia, pengertian demokrasi merupakan norma yang diberlakukan dalam tatanan politik dengan ciri dasar: dari, oleh dan untuk rakyat bersama, mendorong adanya partisipasi rakyat secara penuh pada semua aspek kehidupan, tanpa paksaan dan ancaman. Meski pada tingkat elementer, demokrasi sering dikonotasikan sebagai kemerdekaan atau kebebasan menyampaikan aspirasi, kemauan dan konsepsi-konsepsi politik mau pun kemasyarakatan, meskipun pada batas-batas tertentu harus sesuai dengan konsensus yang dihasilkan.

Partisipasi penuh itu sendiri banyak ditentukan oleh sejauh mana umat menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara. Hal itu tidak cukup hanya dengan menyadari dan melaksanakan kewajiban secara sepihak. Dalam hal ini, pertanyaannya adalah, sudahkah umat Islam di negeri tercinta ini mengetahui, menyadari, menerima, melakukan dan mengembangkan hak dan kewajibannya, sehingga bersikap dan berperilaku partisipatif dalam semua aspek kehidupan atas dorongan watak demokrasi?

Floating mass memang berjalan dengan dampak positifnya, berupa gairah membangun di kalangan umat bawah dan dicapainya stabilitas. Namun diakui atau tidak, di pihak lain umat Islam di pedesaan menjadi asing dan terasingkan dari arti kegiatan politik yang sebenarnya. Di kalangan mereka terjadi proses depolitisasi yang bermuara pada adanya sikap keawaman di bidang politik, sikap masa bodoh terhadap demokratisasi dan sikap antagonistik pada kegiatan politik yang dianggap mengganggu kepentingannya.

Kalau toh mereka menggunakan hak pilihnya dan mengikuti kampanye dalam pemilu, hanyalah didorong oleh keengganan menghadapi tuduhan menghambat pembangunan, tidak Pancasilais, tidak berpartisipasi dan kadang karena sungkan dengan tetangga atau teman sejawat. Kalau mereka dengar atau memabaca kalimat demokrasi Pancasila, demokrasi ekonomi, demokrasi pendidikan dan seterusnya, mereka akan hanya berhenti di situ saja tanpa menampakkan apresiasi yang sungguh-sungguh untuk mengetahui, apalagi menanggapi lebih jauh.

Ini memang bukan indikasi bagi kegagalan pendidikan politik di kalangan umat Islam di bawah. Akan tetapi paling tidak menghambat proses mengetengahkan umat Islam dalam pergumulan politik dan menjauhkan kesadaran penuh mereka atas hak dan kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara. Akan tetapi apa pun yang terjadi, komitmen umat Islam atas bangsa dan negaranya tidak akan berubah karena telah terpatri oleh patriotisme yang tinggi, yang telah tertanam secara inhern dalam dirinya seperti pendahulu-pendahulunya. Oleh karenanya, kita harus bersyukur kepada Allah atas karuniaNya berupa hasil pembangunan yang telah kita rasakan bersama, sehingga pada gilirannya akan menambah karunia yang lebih memenuhi harapan dan cita-cita.

*) Diambil dari KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS), dengan judul Islam dan Demokratisasi. Judul Posisi Umat Islam Indonesia dalam Era Demokratisasi merujuk pada makalah asli sebagaimana pernah disampaikan pada Forum Silaturrahim PPP Jawa Tengah di Semarang, 5 September 1992.

Dari (Taushiyah) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/50426/posisi-umat-islam-indonesia-dalam-era-demokratisasi

Duta Islam Nusantara

Ini Hasil Mukmatar Ulama Aswaja di Chechnya

Duta Islam Nusantara - Pada malam Kamis 21 Dzulqa’dah 1437 H. (25 Agustus 2016) –di tengah berbagai upaya pencatutan istilah “Ahlussunnah Wal Jamaah” dari kaum Khawarij yang tindakan-tindakan salah mereka senantiasa dieksploitasi untuk memperburuk citra agama Islam—terselenggara Muktamar Internasional Ulama Islam do kota Grozny (Chechnya), untuk memperingati al-Syahid Presiden Syaikh Ahmad Haji Kadyrov rahimahullah dengan tema: “Siapakah Ahlussunnah Wal Jamaah? Penjelasan Manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah; Akidah, Fikih dan Akhlak serta Dampak Penyimpangan darinya di Tataran Realitas.”

Ini Hasil Mukmatar Ulama Aswaja di Chechnya - Duta Islam Nusantara

Ini Hasil Mukmatar Ulama Aswaja di Chechnya

Acara ini terselenggara berkat dukungan dari Presiden Ramadhan Ahmed Kadyrov hafizahullah, dengan dihadiri oleh Grand Shaikh Al-Azhar, para mufti dan lebih dari dua ratus ulama dari seluruh dunia. Berikut poin-poin hasil dari muktamar:

1. Ahlussunnah Wal Jamaah adalah Asyairah dan Maturidiyah dalam akidah, empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali dalam fikih, serta ahli tasawuf yang murni –ilmu dan akhlak—sesuai manhaj Imam Junaeid dan para ulama yang meniti jalannya. Itu adalah manhaj yang menghargai seluruh ilmu yang berkhidmah kepada wahyu (Al-Quran dan Sunnah), dan telah benar-benar menyingkap tentang ajaran-ajaran agama ini dan tujuan-tujuannya dalam menjaga jiwa dan akal, menjaga agama dari distorsi dan permainan tangan-tangan jahil, menjaga harta dan kehormatan manusia, serta menjaga akhlak yang mulia.

2. Al-Quran Al-Karim adalah bangunan yang dikelilingi oleh berbagai ilmu yang membantu untuk menggali makna-maknanya dan mengetahui tujuan-tujuannya yang mengantarkan manusia kepada ma’rifat kepada Allah SWT., mengeluarkan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya, mengejawantahkan kandungan ayat-ayatnya ke dalam kehidupan, peradaban, sastra, seni, akhlak, kasih sayang, kedamaian, keimanan dan pembangunan. Serta menyebarkan perdamainan dan keamanan di seluruh dunia sehingga bangsa-bangsa lain dapat melihat dengan jelas bahwa agama ini adalah rahmat bagi seluruh semesta alam, serta jaminan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

3. Manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah adalah Manhaj Islam yang paling komprehensif, detail dan akurat. Manhaj ini paling perhatian dalam memilih referensi-referensi ilmiah dan metodologi pendidikan yang mencerminkan secara benar tentang cara berpikir seorang muslim dalam memahami syariat dan mengetahui realitas dengan berbagai kerumitannya serta cara mengaitkannya secara baik.

4. Lembaga-lembaga pendidikan Ahlussunnah Wal Jamaah sejak beberapa abad telah sukses menghasilkan ribuan ulama yang tersebar di seluruh penjuru dunia dari Siberia hingga Nigeria, serta dari Tangier hingga Jakarta. Mereka telah menduduki berbagai posisi dan jabatan, serta mengemban amanah di sektor fatwa, peradilan, pendidikan dan khutbah. Sehingga masyarakat diliputi oleh keamanan. Mereka juga berhasil memadamkan api fitnah dan peperangan, sehingga kondisi negara menjadi stabil. Dan mereka pun telah menyebarkan ilmu yang benar.

5. Sepanjang sejarah, Ahlussunnah Wal Jamaah senantiasa memantau berbagai pemikiran yang menyimpang dan memantau tulisan dan konsep berbagai kelompok. Kemudian mereka menimbang semua itu dalam parameter ilmu serta memberikan kritik dan bantahan. Mereka juga senantiasa menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menghadapi berbagai fenomena penyimpangan.

Mereka menggunakan piranti ilmu-ilmu yang kuat dalam melakukan pengawasan dan koreksi. Setiap kali Manhaj Ahlussuunnah Wal Jamaah tersebar secara aktif maka gelombang ekstremisme pasti akan surut. Sehingga kondisi umat Islam stabil dan dapat kosentrasi dalam menciptakan sebuah peradaban. Sehingga didapati para cendekiawan muslim yang berkontribusi dalam ilmu aljabar, perbandingan, perhitungan dan trigonometri. Serta ilmu geometri analitis, pecahan, algoritma, berat (massa), kedokteran dan oftalmologi, psikiatri, onkolog, epidemi, embrio, obat-obatan, ensiklopedia farmasi, ilmu flora dan fauna, gravitasi, astronomi dan lingkungan, ilmu akustik, ilmu optik dan ilmu-ilmu lainnya. Itu semua adalah buah dari Manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah yang tidak terbantahkan.

6. Sepanjang sejarah berulang-ulang muncul badai gelombang pemikiran menyimpang yang mengklaim berafiliasi kepada wahyu namun membangkang terhadap metodologi ilmiah yang benar dan ingin menghancurkannya. Serta mengusik keamanan dan kenyamanan masyarakat. Gelombang pertama yang sesat dan membahayakan itu adalah Khawarij klasik hingga sampai pada Neo-Khawarij saat ini dari kalangan Salafi Takfiri dan ISIS serta semua kelompok radikal yang meniti jalan mereka yang memiliki kesamaan, yaitu distorsi, pemalsuan dan interpretasi bodoh akan ajaran agama ini.

Karenanya mereka melahirkan puluhan konsep yang rancu dan interpretasi batil yang melahirkan takfir, penghancuran, pertumpahan darah dan pengerusakan serta penodaan citra Islam dan menyebabkan Islam diperangi dan dimusuhi. Hal inilah yang meniscayakan para ulama untuk membersihkan Islam dari semua hal itu, berdasarkan sabda Nabi SAW. dalam hadis sahih: “‘Ilmu ini diemban dari setiap generasi oleh orang-orang yang adil, mereka membersihkan ilmu dari penyimpangan orang yang melewati batas, kedustaan para pembuat kebatilan dan interpretasi orang-orang yang bodoh.”

7. Dengan seizin Allah, Muktamar ini merupakan titik balik yang berkah untuk meluruskan penyimpangan akut yang berbahaya yang mendominasi pengertian “Ahlussunnah Wal Jamaah” setelah berbagai upaya pencatutan kalangan ektremis akan istilah ini dan membatasinya hanya pada diri mereka serta mengafirkan umat Islam lainnya. Pelurusan penyimpangan ini dilakukan dengan mengaktifkan metode ilmiah yang kuat dan otentik yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan kita yang besar yang merupakan benteng keamanan dalam membantah berbagai wacana takfiri dan ekstremis. Hal ini juga dilakukan dengan mengirimkan pesan-pesan keamanan, kasih sayang dan perdamaian ke seluruh penjuru dunia sehingga –dengan izin Allah—seluruh negeri kita kembali menjadi mimbar cahaya dan sumber hidayah. [Duta Islam Nusantara]

Chechnya, Grozny, 24 Dzulqa`dah 1437 H, 27 Agustus 2016 M.

Dari : http://www.dutaislam.com/2016/08/ini-hasil-mukmatar-ulama-aswaja-di-chechnya.html

PBNU Buka Munas Ke-2 KMNU di Bandung

Bandung, Duta Islam Nusantara. Sembilan kali pukulan gong secara simbolik menandakan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-2 Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) di auditorium FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kota Bandung, Jumat (22/1) siang. Ketua PBNU H Eman Suryaman membuka musyawarah yang akan berlangsung hingga Ahad (24/1).

Rangkaian acara tidak hanya digelar di UPI, tetapi juga di Pondok Pesantren Nurul Furqon, Lembang, Bandung.

PBNU Buka Munas Ke-2 KMNU di Bandung (Sumber Gambar : Nu Online)

PBNU Buka Munas Ke-2 KMNU di Bandung

H Eman menekankan kepada kader-kader terkait pentingnya menggali potensi yang dimiliki karena pada suatu saat nanti KMNU akan menjadi pemimpin masyarakat.

Duta Islam Nusantara

Tetapi harus tetap ikhlas khidmah kepada ulama supaya mendapatkan berkah, tutur H Eman membuka Munas tersebut.

Era sekarang sudah berubah. Tetapi era perubahan ini jangan sampai tersia-siakan. Kita harus siap dengan ilmu. Itulah pentingnya pendidikan, kata mantan Ketua PWNU Jabar di hadapan ratusan kader KMNU dan puluhan undangan dari berbagai organisasi badan otonom di kalangan NU.

Duta Islam Nusantara

Ia meminta KMNU untuk ikut berperan aktif menghadapi tantangan global. Kita jangan jadi penonton, tapi juga pelaku, tegas Ketua PBNU asal Cirebon itu.

Beberapa tokoh NU Jawa Barat juga tampak hadir antara lain Ketua Pergunu Jawa Barat, Rektor UPI Prof Furqon, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Prof Mahmud, pengasuh-pengasuh pesantren, dan juga Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Biro Pelayanan Dasar Jawa Barat. (M Zidni Nafi/Alhafiz K)

Dari (Nasional) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/65190/pbnu-buka-munas-ke-2-kmnu-di-bandung

Sebutan TBC Timbulkan Kesan Negatif

Jakarta, Duta Islam Nusantara. Sebutan TBC yang digunakan untuk menyebut penyakit Tuberkulosis menimbulkan kesan negatif di tengah masyarakat. Ketika mendengar sebutan TBC, masyarakat mengasosiasikan penderitanya dengan kemiskinan, kumuh, jorok, dan lain-lain.

Demikian diungkapkan oleh Koordinator Kesehatan Masyarakat PP LKNU Esti Febriyani kepada Duta Islam Nusantara di Kantor Sekretariat PP LKNU, Gedung PBNU lantai tujuh, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (26/3) petang.

Untuk mengubah kesan negatif yang melekat pada sebutan TBC, kita sebaiknya menyebut penyakit Tuberkulosis dengan ungkapan TB, tegas Esti Febriyani.

Esti Febriyani menambahkan, pemaknaan negatif merupakan pemahaman masyarakat di masa lalu. Pemaknaan itu perlu diubah karena menimbulkan kesenjangan sosial.

Sebutan TBC Timbulkan Kesan Negatif (Sumber Gambar : Nu Online)

Sebutan TBC Timbulkan Kesan Negatif

Secara moral, lanjut Esti, pemaknaan negatif itu perlu dipertanyakan. Makna negatif yang melekat menutup pintu partisipasi masyarakat itu sendiri dalam pengentasan Tuberkulosis.

Tindakan diskriminasi akibat pemaknaan itu semakin menyudutkan penderita Tuberkulosis. Padahal, penderita TB membutuhkan dampingan-dampingan baik secara sosial maupun medis, pungkas Esti Febriyani.

Duta Islam Nusantara

Penulis: Alhafiz Kurniawan

Dari (Nasional) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/43368/sebutan-acirctbcacirc-timbulkan-kesan-negatif

Duta Islam Nusantara

Duta Islam Nusantara

Sholat Subuh Berjamaah Kok Dipolitisir Mendukung Calon Gubernur. Itu Penistaan!

Duta Islam Nusantara - Kemarin ada dua kawan saya berbincang soal ajakan melaksanakan sholat Subuh berjamaah oleh tokoh ormas Islam dengan tema "Memilih Pemimpin Islam". Penasaran cerita teman saya itu, silakan baca:

Sholat Subuh Berjamaah Kok Dipolitisir Mendukung Calon Gubernur. Itu Penistaan! - Duta Islam Nusantara

Sholat Subuh Berjamaah Kok Dipolitisir Mendukung Calon Gubernur. Itu Penistaan!

Kawan 1: Kang, aku dapat undangan menghadiri sholat subuh berjamaah di sebuah masjid di Jakarta. Yang akan datang adalah Amien Rais, tokoh-tokoh FPI, HTI, Cagub AHY dan Cagub Anies. Usai sholat subuh akan ada ceramah yang topiknya "Memilih Pempimpin Islam".

Kawan 2: Oh. Wah, hebat sampeyan, jarang jamaah subuh kok diajak jamaah subuh. Ada ceramahnya para tokoh lagi. Pasti dapat snack atau bahkan sarapan tuh.

Kawan 1: Iya. Orang-orang yang sepertiku banyak yang bilang mau ikut. Mereka jarang sholat jamaah, apalagi jamaah subuh. Tapi ini karena diundang, apalagi yang ngundang tokoh-tokoh Islam, mereka pada semangat datang. Semangatnya kayak demo 411 dan 212 yang lalu.

Kawan 2: Wah, pasti ramai tuh. Masjidnya pasti penuh tuh. Kayaknya bakal banyak spanduk dan liputan media tuh. Kamu itu saja, siapa tahu wajahmu masuk Tivi. Mertuamu nanti akan tahu bahwa kamu ternyata menantu yang rajin sholat subuh berjamaah.

Kawan 1: Aku tertarik ceramahnya juga Kang. Pasti bagus itu nanti. Kita yang umat Islam akan diberi panduan bagaimana memilih pemimpin Islam, sesuai temanya. Aqidah kita harus dijaga, jangan sampai rusak karena tidak mau memilih pempimpin Islam.

Baca: Apakah yang Membuat Indomie Goreng Masuk Surga, Kiai?

Kawan 2: Oh Ya. Emang yang ceramah itu ulama? Meraka tahu apa yang disebut Pemimpin Islam?. Apa mereka sudah paham isi kitabnya Imam Ghozali, kitabnya Imam Al Mawardi? Apa mereka sudah mengerti bagaiman sosok dan kriteria pemimpin Islam itu apa?

Kawan 1: Wah. Entahlah, Kang. Aku tidak tahu. Yg kutahu mereka itu adalah tokoh-tokoh islam level nasional. Mereka bahkan ada yang petinggi MUI. FPI itu isinya para habib, keturunan Rasululllah lho Kang. Amien Rais malah mantan Ketua PP Muhammadiyah. Selama ini yang kutahu, mereka selalu mengatakan bahwa memilih pemimpin itu ya yang agamanya Islam. Jangan memilih yang non Islam. Jangan memilih yang kafir. Dasarnya ya Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-51 yang sangat populer itu.

Kawan 2: Lho. kamu ini gimana to, Kang. Wong topiknya Memilih Pemimpin Islam, kok dimaknai memilih calon gubernur yang beragama Islam. Kamu ini masih waras atau tidak, Kang? Coba baca baik baik dan ulangi baca undangan yang kau terima itu. Bukankah kamu ini sarjana? Bahkan sarjana agama?

Kawan 1: Lho. Aku ini waras Kang. Sangat waras. Otakku masih normal, pikiranku masih sehat. Jangan kau pertanyakan pula soal gelar kesarjanaanku.

Kawan 2: Kalau memang masih normal dan sehat, sudah sarjana pula, mengapa kamu dan banyak orang lain tidak bisa menjelaskan padaku, apa itu pemimpin Islam?

Kawan 1: Kan sudah jelas dari sejak Oktober lalu. Sejak demo pertama kali di Jakarta itu. Pokoknya jangan pilih Ahok. Ahok itu bukan Islam. Warga DKI haus memilih pemimpin Islam. Yang beragama Islam. Kalau tidak memilih calon yang beragama Islam berarti memilih orang kafir sebagai pemimpin. Itu jelas rusak akidahnya, batal imannya. Kafir atau minimal munafiq hukumnya.

Kawan 2: Kau dengar itu dari siapa?

Kawan 1: Ya dari para habib, para ulama. Termasuk pak Amien Rais dan Habib Rixieq Shihab sendiri. Memilih Pemimpin Islam itu ya jangan pilih Ahok. Pilih saja Agus Harimurti atau Anies Baswedan. Makanya dua cagub itu akan datang di sholat subuh berjamaah nanti. Calon itulah yang diminta didukung oleh umat Islam.

Kawan2: E alah Kaaang Kang.. Aku terpaksa harus menasehati kamu. Begini lho Kang. Sederhananya begini, pemimpin Islam itu ya pemimpin dalam agama Islam. Pemimpin yang seperti Rasulullah, para sahabat, atau misalnya pemimpin Nahdlatul Ulama atau pemimpin MUI atau Muhammadiyah. Ya tentu harus yang beragama Islam. Bodoh dan gila kalau orang Islam memilih pemimpin Islam yang bukan beragama Islam. Aku pun tidak akan goblok menukarkan akidahku dengan memilik Ahok sebagai pemimpin Islam. Ya jelas rusak imannya kalau memilik non muslim sebagai Pemimpin Islam. Islam sendiri jelas akan rusak kalau dipimpin oleh Ahok atau siapapun yg beragama non Islam.

Kawan 1: Lha. Terus?

Kawan 2: Ini Pilkada, Kang. Pilkada. Memilih Kepala Daerah. Gubernur DKI. Gubernur itu kepala pemerintahan yang berkewajiban menjadi pelayan rakyat. Dia bukan Pemimpin Islam. Lha wong sholat subuh berjamaah kok dipolitisir untuk mendukung calon gubernur. Masjid kok dipakai untuk kepentingan politik. Itu jelas penistaan. Itu jelas menista baitullah, tempat suci umat Islam.

Kawan 1: Lho Kang. Kamu ini kok malah menuduh Amien Rais dan Habib RIzieq dan kawan-kawan menista agama dan masjid. Wah, lha terus kalau aku ikut jamaah di situ, berarti menjadi bagian dari penistaan dong. Berarti aku ikut menodai agamaku dan masjidku, menista kesucian tempat ibadahku dengan kampanye politik. Dan itu berarti melanggar UU Pemilu ya Kang. Wah, bisa ditangkap Bawaslu juga aku nanti.

Kawan 2: Silakan datangai itu masjid. Ikuti saja jamaah dan ceramahnya. Besok aku akan melaporkan ke polisi dan Bawaslu, meminta agar diproses kasus penistaan alias penodaan agama dan juga Pelanggaran Kampanye di tempat ibadah. [Duta Islam Nusantara/ab]

Dari : http://www.dutaislam.com/2017/01/shalat-subuh-berjamaah-dipolitisir-mendukung-calon-gubernur-itu-penistaan.html

PKB Janji Bantu Percepat Pendirian BMTNU Baru di Jombang

Jombang, Duta Islam NusantaraDewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jombang, Jawa Timur, berjanji ikut membantu mempercepat proses penambahan Baitul Mal wat Tamwil Nahdlatul Ulama (BMTNU) baru di Jombang. PKB setempat mengaku tengah menyiapkan pendirian BMTNU di wilayah Kecamatan Sumobito, Jombang.

Selama ini, BMTNU di Jombang sudah ada di dua kecamatan yang beroperasikan di masing-masing kantor MWCNU terkait, yaitu di Kecamatan Bareng dan Kesamben yang sepekan lalu baru diresmikan. BMTNU Bareng kini sudah mencapai ratusan nasabah.

PKB Janji Bantu Percepat Pendirian BMTNU Baru di Jombang (Sumber Gambar : Nu Online)

PKB Janji Bantu Percepat Pendirian BMTNU Baru di Jombang

Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang H Masud Zuremi mengatakan akan bekunjung dan bersilaturahim untuk membahas pendirian BMTNU dengan warga Sumobito. Kita gelar pertemuan dengan sejumlah pihak untuk memastikan bahwa situasi dan kondisi di lapangan memang membutuhkan didirikannya BMT NU di Sumobito, katanya di Jombang, Jumat (4/3).

Duta Islam Nusantara

Namun sebelumnya, Bendahara DPW PKB Jawa Timur ini menyatakan sudah ada perbicangan dengan para pengurus mushala dan masjid, guru-guru TPQ dan pengurus MWCNU Sumobito. Untuk memantapkan rencana pembangunan BMT tersebut, dirinya akan terus berkoordinasi dengan beberapa pihak di Sumobito.

Duta Islam Nusantara

Yang kita tangkap dari perbicangan saat itu adalah mendesaknya kebutuhan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan guru-guru TPQ. Ini nanti bisa kita sinergikan dengan pembentukan BMTNU di Sumobito sesuai dengan semangat jihad pembangunan yang dicanangkan DPC PKB Jombang, imbuhnya.

Sementara Muhammad Muchlis Irawan, Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) yang juga Sekretaris BMTNU Jombang pusat mengaku, demi mencapai target maksimal, proses pendirian BMTNU Sumobito membutuhkan persiapan lebih serius. Butuh persiapan ekstra, katanya saat dihubungi.

Langkah tersebut menyusul pernyataan Ketua DPC PKB Jombang, M Subaidi Mukhtar bahwa DPC PKB Jombang akan mempercepat gerakan ekonomi kerakyatan yang dikelola LPNU Jombang tersebut. Dari semula ditargetkan pada tahun 2019 untuk 8 BMTNU, menjadi tahun 2017. (Syamsul Arifin/Mahbib)

Dari (Daerah) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/66306/pkb-janji-bantu-percepat-pendirian-bmtnu-baru-di-jombang

Duta Islam Nusantara